Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memenuhi permohonan audiensi Yayasan Sosial Kemanusiaan Daksa Banua.
Audiensi yang dilaksanakan di ruang Komisi IV DPRD Kalsel pada Rabu (6/7) dihadiri oleh Direktur RSJ Sambang Lihum dr. Anna Martiana Afida, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel Siti Nuriyani, dan pendiri Yayasan Daksa Banua, Wawan Kurniawan serta beberapa anak penyandang tuna daksa didampingi orang tuanya masing-masing.
Suasana Audiensi Komisi IV DPRD Kalsel bersama Yayasan Daksa Banua
Pendiri Yayasan Daksa Banua, Wawan Kurniawan menyampaikan harapan adanya dukungan perluasan layanan RSJ Sambang Lihum untuk menyediakan fasilitas khusus penyandang disabilitas.
“RSJ yang tadinya hanya menangani ODGJ saja, mungkin Sambang Lihum bisa mengkhususkan pelayanan disabilitas ketika sakit dengan layanan khusus,” tuturnya.
Wawan juga mengungkapkan bahwa para penyandang disabilitas terkendala dengan pendataan yang simpang siur, baik data di daerah maupun di pusat, sehingga menyulitkan para penyandang disabilitas mendapatkan bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan penanganan khusus jika terjadi bencana alam.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin meminta kepada Direktur RSJ Sambang Lihum agar membuat fasilitas atau unit khusus disabilitas.
“Kami minta dalam dua tahun ini di Sambang Lihum membuat fasilitas khusus untuk disabilitas. Pada tahun ini dibuat perencanaan dan pengajuan anggarannya. Pada tahun 2023 mulai bangun infrastruktur. Selanjutnya tahun 2024 mungkin akan memenuhi sarana dan prasarananya. Kita akan adakan meeting juga dengan pihak PU dan Bappeda,” jelasnya.
Terkait simpang siur pendataan, politisi Gerindra ini juga meminta kepada Dinas Sosial untuk bergerak lebih aktif lagi. Untuk pendataan dalam ranah kota/kabupaten seperti Dukcapil, Komisi IV DPRD Kalsel akan mencoba mensinergikannya. (NRH/RDM/RH)
SUMBER : abdipersadafm